Seri #KAMISharing kali ini membahas membahas tentang tantangan bisnis digital di Indonesia yang tak bisa luput dari berbagai pihak. Yaitu negara, kebijakan dan juga terkait realitas wirausaha. Simak langsung di sini.
Ada satu kalimat yang sering saya dengar dari para pendiri usaha digital pemula:
“Yang penting produk bagus dan teknologinya jalan, sisanya pasar yang menentukan.”
Kalimat itu tidak sepenuhnya salah. Tapi juga tidak sepenuhnya benar.
Pengalaman bertemu banyak pelaku UMKM digital—dari yang baru mulai jualan di marketplace sampai yang sedang membangun platform sendiri—mengajarkan saya satu hal penting: bisnis digital tidak pernah benar-benar berdiri sendirian. Ia selalu hidup di dalam sebuah ekosistem. Dan di dalam ekosistem itu, ada satu aktor yang sering dilupakan sampai akhirnya terasa dampaknya: negara.
Artikel ini saya tulis bukan sebagai ceramah kebijakan, melainkan sebagai refleksi. Terutama untuk mahasiswa, calon wirausaha digital, dan pelaku UMKM yang sedang bertumbuh.
Baca juga: Beberapa Contoh Nyata Teknologi dalam Bisnis yang Perlu Diketahui Pelaku UKM
Ketika Pasar Terasa Bebas, Tapi Sebenarnya Tidak
Di layar ponsel kita, bisnis digital terasa sangat bebas. Harga bisa diubah kapan saja. Promosi bisa dilakukan setiap jam. Konsumen datang dari berbagai kota, bahkan negara.
Namun, kebebasan itu sering menipu.
Suatu ketika, saya berbincang dengan seorang pelaku usaha kuliner digital. Penjualannya stabil, rating bagus, pelanggan loyal. Lalu tiba-tiba ia mengeluh: margin makin tipis, biaya bertambah, dan aturan terasa makin rumit. Bukan karena produknya berubah, tapi karena aturan main di sekitarnya ikut berubah—dari kebijakan platform, penyesuaian pajak, hingga regulasi operasional.
Di titik itulah ia sadar:
“Ternyata yang mengatur napas bisnis saya bukan cuma konsumen, tapi juga kebijakan.”
Ekonomi digital memang memberi ilusi kebebasan. Tapi di baliknya, selalu ada struktur, aturan, dan kebijakan yang bekerja diam-diam.
Tantangan Bisnis Digital di Indonesia #1:
Negara: Wasit, Fasilitator, dan Kadang Pengganggu
Dalam teori ekonomi, negara punya tiga peran klasik: alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Di ekonomi digital, peran ini tidak hilang—justru menjadi lebih kompleks.
Negara adalah:
- ·Wasit, ketika mengatur persaingan platform dan mencegah praktik tidak adil.
- Fasilitator, saat menyediakan infrastruktur digital, literasi, dan insentif UMKM.
- Penjaga, ketika melindungi konsumen dari penipuan, kebocoran data, dan praktik manipulatif.
Namun jujur saja, dari sudut pandang wirausaha, negara juga kadang terasa sebagai:
- ·penghambat kecepatan,
- sumber ketidakpastian,
- atau variabel yang sulit diprediksi.
Di sinilah pentingnya literasi ekonomi dan kebijakan. Bukan untuk melawan negara, tapi untuk memahami logikanya.
Baca juga: Belajar Bisnis dari Kaca Spion Mobil yang Rusak! Emang Bisa?
Tantangan Bisnis Digital di Indonesia #2:
Kebijakan Ekonomi Itu Nyata, Bukan Abstrak
Sering kali kebijakan ekonomi terdengar seperti sesuatu yang jauh: fiskal, moneter, regulasi. Padahal dampaknya sangat konkret.
- ·Suku bunga naik → pendanaan startup mengetat.
- Insentif pajak muncul → UMKM digital bisa bernapas lebih lega.
- Aturan platform berubah → strategi harga harus disesuaikan.
Banyak bisnis digital tumbang bukan karena idenya buruk, tapi karena tidak siap menghadapi perubahan kebijakan. Mereka fokus ke produk, lupa membaca lingkungan.
Dalam pengalaman saya, pengusaha yang bertahan biasanya bukan yang paling canggih teknologinya, tetapi yang paling adaptif secara ekonomi.
Tantangan Bisnis Digital di Indonesia #3:
Inovasi Selalu Berhadapan dengan Batas
Ada dilema yang hampir selalu muncul di ekonomi digital:
inovasi versus perlindungan.
Tanpa regulasi, konsumen bisa dirugikan.
Terlalu banyak regulasi, inovasi bisa mati sebelum tumbuh.
Tidak ada jawaban yang sepenuhnya benar. Tapi satu hal pasti: pengusaha yang baik perlu memahami kedua sisi ini. Ia harus tahu kapan aturan melindungi, dan kapan aturan membatasi. Dari situ lahir keputusan yang lebih matang, bukan sekadar reaktif.
Catatan untuk Mahasiswa dan Calon Wirausaha
Jika ada satu pesan yang ingin saya titipkan melalui tulisan ini, maka pesannya sederhana:
Jangan melihat bisnis digital hanya sebagai soal produk dan teknologi.
- Lihatlah ia sebagai bagian dari sistem ekonomi.
- Belajarlah membaca kebijakan seperti membaca pasar.
- Pahami peran negara sebagaimana Anda memahami perilaku konsumen.
Karena di dunia nyata, keberhasilan usaha digital jarang ditentukan oleh satu faktor tunggal. Ia adalah hasil dari pertemuan antara inovasi, pasar, dan kebijakan.
Dan wirausaha yang bertahan lama adalah mereka yang mampu berdialog dengan ketiganya.
Baca juga: Belajar Produksi Efisien dari Sebuah Warung Kopi
Jadi yang Lebih Sadar
#KAMISharing kali ini bukan ajakan untuk menjadi ahli ekonomi makro atau pengamat kebijakan. Ini adalah ajakan untuk lebih sadar. Bahwa setiap klik, transaksi, dan strategi bisnis digital selalu berada dalam ruang yang lebih besar dari sekadar layar ponsel.
Bisnis digital memang lahir dari kreativitas. Namun ia tumbuh dan bertahan dalam ekosistem.
Dan ekosistem itu—suka atau tidak—melibatkan negara dan kebijakan ekonomi.
